ARTIKEL
 
BERITA
KUNJUNGAN LAPANGAN DPMPTSP KE PT. NIKKO INDONESIA BATAM
17 Januari 2018

Sehubungan dengan surat permohonan dari PT. Nikko Indonesia nomor 116/surat/Ni/2018 perihal Permohonan Penambahan item Izin Bahan Berbahaya (B2), DPMPTSP sebagai instansi yang mengelola perizinan dan non perizinan kewenangan Provinsi berdasarkan peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk memproses permohonan izin tersebut.

 

Permohonan izin Bahan Berbahaya dalam persyaratannya diharuskan adanya kunjungan lapangan ke PT. Nikko Indonesia guna memastikan kesiapan perusahaan dalam pengelolaan bahan berbahaya tersebut. Kunjungan lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018 di PT. NIKKO Indonesia, Komplek Kara Industrial Park Blok A no. 50 A Kota Batam,  berkerjasama dengan intansi terkait yaitu: Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perdagangan, Indusri dan ESDM Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Balai POM Kota Batam.

 

Dalam penjelasannya ibu Suryanah selaku direktur PT. Nikko Indonesia mengungkapkan bahwa bahan berbahaya yang akan didatangkan di PT. Nikko Indonesia akan dikelola dengan sebaik-baiknya, bahan berbahaya tersebut tidak ada pemrosesan lebih lanjut di perusahaan ini, karena PT. Nikko Indonesia hanya akan mendiribusikan bahan berbahaya tersebut kepada perusahaan atau instasi terkait lainnya yang membutuhkan bahan ini dalam proses indutrinya. PT. Nikko Indonesia telah memperoleh izin menditribusikan bahan kimia ini dengan surat izin nomor 47/DPP-DAGR2/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, PT. Nikko Indonesia berdasarkan izin tersebut berkerjasama dengan PT. MERK TBK dalam mendistribusikan bahan kimia.

 

Guna meningkatkan kapasitas pendistribusiannya PT. Nikko Indonesia mengajukan permohonan izin untuk dapat meningkatkan kapasitas distribusi kepada DPMPTSp Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan hasil kunjungan lapangan didapatkan bahwa PT. Nikko Indonesia mempunyai fasilitas yang mencukupi untuk kegiatan tersebut, akan tetapi masukan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian,Perdagangan dan ESDM Kota Batam akan meneliti lebih lanjut tentang bahan-bahan yang akan didatangkan apakah sesuai dengan peraturan kementerian Perdanganan nomor 75 tahun 2014.