ARTIKEL
 
BERITA
RAPAT KOORDINASI SUPERVISI DAN PENCEGAHAN KORUPSI KPK RI DI DPMPTSP PROVINSI KEPRI
13 Desember 2017

DOMPAK, 13 Desember 2017.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Agung Kusnandar dan Nanang Mulyana didampingi Tim dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau menghadiri Rapat Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi di Ruang Rapat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri, Rabu (13/12).

Rapat yang dihadiri oleh beberapa Kepala Bidang, Kepala Seksi dan sebagian staf DPMPTSP dibuka dengan pemaparan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Joni Hendra Putra yang juga merupakan laporan tindak lanjut atas renaksi pencegahan korupsi integrasi bidang pelayanan perizinan terpadu.

Menaggapi paparan yang disampaikan Joni Hendra Putra, Agung Kusnandar menyampaikan keprihatinannya atas aplikasi yang dimiliki oleh PTSP Provinsi Kepri yang masih berbasis desktop sehingga belum bisa mengakomodir permohonan izin yang masuk secara keseluruhan.

Ia menyampaikan, aplikasi pelayanan PTSP seharusnya sudah berbasis online dan terintegrasi dengan DISKOMINFO selaku OPD yang bertanggungjawab terhadap aplikasi online. Dengan aplikasi online pemohon dapat melakukan permohonan izin secara online.  Pemohon juga dapat mengetahui sejauh mana proses perizinan berjalan ( tracking system).

Disampaikan juga agar PTSP dapat turut serta dalam melakukan survey lapangan secara langsung bersama-sama dengan pihak OPD teknis. Hal ini dikarenakan PTSP bukan hanya instansi penerbit izin dan non izin. Tetapi juga harus bertanggungjawab dan mengetahui doumen izin dan non izin yang diterbitkan benar secara dokumen/administrasi dan realita lapangan.

PTSP juga harus menyediakan ruang Konsultasi yang merupakan sarana yang sangat vital dalam memberikan pelayanan.